Berikut ini merupakan berita terbaru dengan judul Jokowi Bagi-bagi Bansos Lagi 2024, Catat Daftar & Besarannya! Kementerian Sosial menjadi lima besar kementerian yang mendapatkan anggaran terbesar di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2024, anggaran Kemensos direncanakan sebesar Rp 79,19 triliun.
Besaran anggaran itu naik dari perkiraan atau outlook anggaran Kementerian Sosial pada 2023 yang sebesar Rp 77,33 triliun. Mayoritas untuk 2024 diarahkan untuk program perlindungan sosial.
"Dari anggaran tersebut 98,57% atau Rp 78,06 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan 1,43% atau Rp 1,13 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen," dikutip dari Buku III RAPBN 2024 tersebut, Jumat (18/8/2023).
Arah kebijakan anggaran itu didasari atas keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 dari Maret 2023 sebanyak 1,12% dari total penduduk.
"Pada 2024, Kementerian Sosial berupaya untuk mempercepat penanganan kemiskinan sejalan dengan arah kebijakan nasional yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," sebagaimana termuat dalam buku RKAKL 2024.
Oleh sebab itu, dengan besaran anggaran Rp 79,19 triliun, Kementerian Sosial menargetkan sejumlah hasil prioritas atau output dalam sejumlah program, di antaranya melalui program perlindungan dan jaminan sosial.
Rinciannya adalah bantuan sosial program keluarga harapan (Bansos PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), hingga warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung warga masyarakat di lokasi rawan siaga bencana dengan target 16.000 orang.
Lalu program bagi korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat sebanyak 100.000 orang. Serta, korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial sebanyak 1.500 orang.
Sumber daya manusia pendamping program keluarga harapan juga disiapkan dengan jumlah yang dikelola sebanyak 38.000 orang. Selanjutnya, Bantuan Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu kepada 1.500 KPM.
Pemberdayaan sosial juga akan digerakkan dengan cara Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 2.800 KK, Bansos sembako kepada 18,8 juta KPM, program Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) kepada 8.500 KPM.
PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) perorangan juga diarahkan meningkat peran aktifnya dalam pelayanan sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 10.230 orang.
Lalu, badan usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebanyak 200 Badan Usaha.
Dalam rangka rehabilitasi sosial dilakukan melalui program kelompok rentan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 5.880 orang. Korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 14.730 orang.
Penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 53.800 orang. Literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra sebanyak 60.000 unit.
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 38.000 anak. Anak berhadapan dengan hukum yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 400 anak. Lanjut Usia yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 32.604 orang.
Adapun untuk kegiatan lainnya adalah diklat pendamping PKH kepada 5.000 orang, sertifikasi bagi SDM kesejahteraan sosial sebanyak 14.000 orang, dan akreditasi Lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 2.301 lembaga.
Sejumlah program ini sedikit berbeda dengan yang dilaksanakan untuk 2023. Pada 2023, anggaran Rp 77,33 miliar di antaranya untuk bantuan sosial program sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp 45,1 triliun dan bantuan sosial PKH bagi 10 juta KPM sebesar Rp 28,7 triliun.
Pada 2023, Kementerian Sosial juga kembali melanjutkan program permakanan bagi lanjut usia dan disabilitas tunggal serta asistensi rehabilitasi sosial bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu (YAPI).
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,24 T dari BA BUN, yang digunakan untuk bantuan permakanan lansia tunggal bagi 100.000 orang untuk 184 hari, bantuan permakanan bagi disabilitas tunggal bagi 100.000 orang untuk 184 hari, serta bantuan ATENSI YAPI bagi 378.755 anak selama 6 bulan.
Pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial diarahkan untuk percepatan penanganan kemiskinan, melalui strategi mengurangi beban pengeluaran, menambah pendapatan, dan mengurangi kantong kemiskinan.
Pelaksanaan program dan anggaran tersebut mereka anggap sejalan dengan upaya pencapaian target RPJMN yaitu angka kemiskinan berada pada angka 6-7% pada 2024 serta arahan Presiden agar kemiskinan ekstrem pada 2024 sebesar 0%.
Demikianlah berita terkini dengan judul Jokowi Bagi-bagi Bansos Lagi 2024, Catat Daftar & Besarannya! Semoga bermanfaat.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/
Berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2024, anggaran Kemensos direncanakan sebesar Rp 79,19 triliun.
Besaran anggaran itu naik dari perkiraan atau outlook anggaran Kementerian Sosial pada 2023 yang sebesar Rp 77,33 triliun. Mayoritas untuk 2024 diarahkan untuk program perlindungan sosial.
"Dari anggaran tersebut 98,57% atau Rp 78,06 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan 1,43% atau Rp 1,13 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen," dikutip dari Buku III RAPBN 2024 tersebut, Jumat (18/8/2023).
Arah kebijakan anggaran itu didasari atas keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 dari Maret 2023 sebanyak 1,12% dari total penduduk.
"Pada 2024, Kementerian Sosial berupaya untuk mempercepat penanganan kemiskinan sejalan dengan arah kebijakan nasional yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," sebagaimana termuat dalam buku RKAKL 2024.
Oleh sebab itu, dengan besaran anggaran Rp 79,19 triliun, Kementerian Sosial menargetkan sejumlah hasil prioritas atau output dalam sejumlah program, di antaranya melalui program perlindungan dan jaminan sosial.
Rinciannya adalah bantuan sosial program keluarga harapan (Bansos PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), hingga warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung warga masyarakat di lokasi rawan siaga bencana dengan target 16.000 orang.
Lalu program bagi korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat sebanyak 100.000 orang. Serta, korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial sebanyak 1.500 orang.
Sumber daya manusia pendamping program keluarga harapan juga disiapkan dengan jumlah yang dikelola sebanyak 38.000 orang. Selanjutnya, Bantuan Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu kepada 1.500 KPM.
Pemberdayaan sosial juga akan digerakkan dengan cara Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 2.800 KK, Bansos sembako kepada 18,8 juta KPM, program Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) kepada 8.500 KPM.
PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) perorangan juga diarahkan meningkat peran aktifnya dalam pelayanan sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 10.230 orang.
Lalu, badan usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebanyak 200 Badan Usaha.
Dalam rangka rehabilitasi sosial dilakukan melalui program kelompok rentan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 5.880 orang. Korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 14.730 orang.
Penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 53.800 orang. Literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra sebanyak 60.000 unit.
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 38.000 anak. Anak berhadapan dengan hukum yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 400 anak. Lanjut Usia yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial sebanyak 32.604 orang.
Adapun untuk kegiatan lainnya adalah diklat pendamping PKH kepada 5.000 orang, sertifikasi bagi SDM kesejahteraan sosial sebanyak 14.000 orang, dan akreditasi Lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 2.301 lembaga.
Sejumlah program ini sedikit berbeda dengan yang dilaksanakan untuk 2023. Pada 2023, anggaran Rp 77,33 miliar di antaranya untuk bantuan sosial program sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp 45,1 triliun dan bantuan sosial PKH bagi 10 juta KPM sebesar Rp 28,7 triliun.
Pada 2023, Kementerian Sosial juga kembali melanjutkan program permakanan bagi lanjut usia dan disabilitas tunggal serta asistensi rehabilitasi sosial bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu (YAPI).
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,24 T dari BA BUN, yang digunakan untuk bantuan permakanan lansia tunggal bagi 100.000 orang untuk 184 hari, bantuan permakanan bagi disabilitas tunggal bagi 100.000 orang untuk 184 hari, serta bantuan ATENSI YAPI bagi 378.755 anak selama 6 bulan.
Pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial diarahkan untuk percepatan penanganan kemiskinan, melalui strategi mengurangi beban pengeluaran, menambah pendapatan, dan mengurangi kantong kemiskinan.
Pelaksanaan program dan anggaran tersebut mereka anggap sejalan dengan upaya pencapaian target RPJMN yaitu angka kemiskinan berada pada angka 6-7% pada 2024 serta arahan Presiden agar kemiskinan ekstrem pada 2024 sebesar 0%.
Demikianlah berita terkini dengan judul Jokowi Bagi-bagi Bansos Lagi 2024, Catat Daftar & Besarannya! Semoga bermanfaat.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/
.png "Syarat Mengajukan Pinjaman di Bank BRI")
.png "Cara Polisi Melacak Hacker atau Pelaku Cybercrime")
.png "Cara Belanja di TikTok Shop via Laptop dengan Mudah")
.png "Online Master Degree Programs in Accounting: A Comprehensive Guide")
